Kendari, Sultrapost.net – Indonesian Port Monitoring Agency (IPMA) menyambangi kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Kendari serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis 6 Maret 2025.
Mereka melakukan demonstrasi terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi dalam penerbitan sertifikat sanitasi untuk kapal.
Kordinator lapangan lPMA, Rojab mengatakan transportasi laut hari ini seolah hanya jadi lahan bisnis bagi BKK, padahal ada tanggung jawab besar yang mesti di jaga. Salah satu persoalannya adalah penerbitan sertifikat sanitasi untuk kapal inprosesdural dan syarat akan dugaan pungli dan KKN.
“Kami ingatkan hari ini bahwa kepala BKK berenti berbisnis, ada tanggung jawab besar BKK disana apalagi ini menyangkut kesehatan masyarakat luas,” ungkapnya.
