“Modus yang digunakan adalah perizinan atas nama Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Hutan Rakyat, tetapi hasil yang ditemukan di lapangan justru berupa kayu rimba campuran. Ini tidak masuk akal jika benar berasal dari hutan rakyat,” tegas Asvin.
Ia juga menekankan bahwa kerusakan hutan ini bukan disebabkan oleh aktivitas masyarakat lokal seperti ladang berpindah atau pemanfaatan kayu untuk kebutuhan rumah tangga.
“Faktor terbesar justru berasal dari aktivitas perusahaan yang melakukan pembalakan liar secara terstruktur,” ujarnya.
Melalui aksi ini, PERGAM Indonesia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan serta KepolisianRepublik Indonesia, untuk serius menangani kasus ini.
selain itu kader pmii jakarta Asvin meminta Ketua Umum DPP Nasdem bapak Surya Paloh untuk memecat Wakil ketua 2 DPRD konawe yang juga selaku Sekretaris Umum DPC Partai NasDem konawe dengan tidak Hormat sebagai kader NasDem karena sering meninggalkan tugas tanpa keterangan serta sering malas berkantor dan salah satu otak intelektual ilegal logging di Kabupaten konawe.
“Kami berharap aparat benar-benar menindaklanjuti dan tidak ‘masuk angin’. Penegakan hukum harus dijalankan secara adil dan transparan,” tutup Asvin.
Laporan : Erwin
