Dia menduga, Plt. Inspektur Daerah Provinsi Sultra DR. Intan Nurcahya sudah kebablasan dengan memanfaatkan pembaga pengawas yang di jabat sementara sebagai dengan mengabaikan integritas.
“Kami duga, ada kesepakatan jahat dengan PPTK serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra yang juga ternyata merupakan keluarga dekat Plt. Inspektur. Sebaba dalam penerbitan hasil reviu Inspektorat terkait pembayaran retensi pembangunan atau rehabilitasi dermaga PP Mangolo yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kolaka dengan anggaran sebesar Rp.21.594.600.000, yang seharusnya belum memenuhi syarat untuk dibayarkan,” ujarnya.
Demikian juga dengan pembangunan atau relehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan Mina-Minanga Kabupaten Buton Utara (Butur) dengan anggaran sekitar Rp.20,556.570.000. Kegiatan tersebut merupakan salah satu dari sepuluh proyek strategis Pemprov Sultra.
“Kami telah mendapatkan keterangan dan hal ini sudah menjadi pembahasan serius dipublik pemerhati korupsi. Terkait adanya dugaan gratifikasi akan hal tersebut yang selanjutkan kami akan beberkan pada pihak APH untuk segera ditindak lanjuti,” ucapnya.
Sejumlah rekomendasi pun mulai bermunculan dari berbagai pihak, mulai dari penunjukan pejabat yang lebih berintegritas termasuk perlunya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penguatan mekanisme kontrol dalam pengelolaan anggaran daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.
“Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa ada langkah konkret dari Pemprov Sultra, maka bukan tidak mungkin integritas birokrasi akan semakin memburuk. Dengan posisi strategisnya sebagai lembaga pengawas internal, Inspektorat daerah seharusnya bisa lebih proaktif dalam mencegah kebocoran anggaran dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran di lingkungan pemerintahan bukan malah menjadi pelaku akibat ulah oknum yang diberi kepercayaan sebagai Plt namun menyalahgunakan jabatannya,” jelasnya.
Karena lanjut pria yang akrab disapa Binggo ini, kepercayaan publik terhadap lembaga ini akan semakin tergerus, dan Sultra akan semakin jauh dari cita-cita pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Laporan : Adink
