Alasan Rasional Pencopotan Menteri Bahlil Lahadalia yang pertama mengorbankan nasib pekerja. Dimana kebijakan sanksi administratif menghentikan ratusan IUP langsung berimbas pada pemutusan hubungan kerja massal dan menciptakan pengangguran baru.
Kemudian, mengganggu Iklim Investasi, sebab pemberhentian ratusan IUP sekaligus menimbulkan ketidakpastian usaha, yang kontraproduktif dengan arahan Presiden untuk menjaga stabilitas investasi.
Mengabaikan aspek sosial yang berdampak pada ribuan keluarga pekerja tambang kini terancam secara ekonomi, sehingga berpotensi menimbulkan keresahan sosial di daerah penghasil tambang.
Terakhir, kepemimpinan tidak berpihak pada pekerja. Menteri ESDM seharusnya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, perusahaan, dan pekerja, namun kebijakan ini menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap rakyat kecil.
“Dengan alasan tersebut, kami memohon dengan hormat bapak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mencopot Bahlil Lahadalia dari jabatan Menteri ESDM. Rakyat pekerja tidak boleh dijadikan korban atas kebijakan yang tidak bijak,” ungkap Ripaldi Rusdi yang juga sebagai Advokat dan Praktisi Hukum.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal isu ini dan melakukan langkah-langkah konstitusional agar suara karyawan tambang benar-benar didengar pemerintah pusat.**
