Bombana, Sultrapost.net – Beberapa perwakilan dari rumpun keluarga Mokole Mornene Rumbia menyambangi kediaman Sultan Buton di Kota Bau-bau, pada Rabu 4 Juni 2025.
Tujuan kedatanagan mereka untuk menyampaikan hasil keputusan musyawarah adat (Musdat) rumpun kekuarga besar kerajaan Moronene Keuwia, yang tertuang dalam SK Lembaga Adat Mornene (LAM Keuwia) nomor 01/LAM/SKP/06/2025 tentang pemakzulan/pemberhentian Mokole Alfian Pimpie, sebagai Raja Moronene Keuwia VII (Pauno Rumbia VII) yang di laksanakan pada tanggal 1 Juni 2025.
“Kedatangan kami untuk meneruskan hasil keputusan Musdat rumpun keluarga besar Kerajaan Moronene Keuwia mengenai pembekuan dan pemakzulan status Raja Rumbia ke-VII. Kehadiran kami disambut hangat secara adat oleh Sultan dan Para Pembesar Kesultanan Buton,” ungkap Ketua Panitia Musdat, M. Mardhan, Minggu 8 Juni 2025.
Kata M. Mardhan sikap tegas yang melatar belakangi pemakzulan Pauno Rumbia VII, yakni mokole Alfian Pimpie sesuai pertimbangan LAM Keuwia, karena dinilai telah mencoreng wibawa dan marwah Kerajaan Moronene Keuwia. Sebab tidak sesuai dengan tuntunan perilaku seorang pengayom masyarakat adat dan pelestari budaya Moronene Keuwia.
“Salah satunya pertimbangan pemakzulan, terkait peristiwa pemukulan terhadap Raja Moronene Rumbia pada Tahun 2013 di Polodu, Desa Tahi Ite akibat keterlibatannya di lapangan atas permasalahan tanah serta membuat Surat Keterangan Tanah (SKT), dengan menggunakan Kop, Stempel, dan Nomor Surat Kerajaan untuk melegitimasi kepemilikan atau penguasaan tanah, sehingga melampaui kewenangan pemerintah yang sah yang berakibat munculnya kegaduhan dalam masyarakat,” ucapnya.
Lebih jauh kata M. Mardhan, terkait pemakzulan Raja Moronene Keuwia, tentunya akan menjadi catatan sejarah, sebab terakhir kali fenomena semacam ini terjadi setidaknya sekitar 300 tahun yang lalu, yakni pada saat dimulainya peralihan kekuasaan Dinasti Kerajaan Moronene Pusat iLakomea ke Rahawatu (Taubonto).
